JKLPK Jawa Timur Website -Belajar dari Kasus Lapindo dan Tambang Pasir Besi Pesisir Wonogoro Malang
SocialTwist Tell-a-Friend | |
Kamis, 13 Oktober 2016 15:03:25
Belajar dari Kasus Lapindo dan Tambang Pasir Besi Pesisir Wonogoro Malang

Penghancuran Terencana (Belajar dari Kasus Lapindo dan Tambang Pasir Besi Pesisir Wonogoro, Kabupaten Malang)

Oleh Lutfi Amiruddin

Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya tambang, Jawa Timur menjadi lokasi strategis bagi perusahaan tambang untuk menjadikannya lumbung produksi. Terbentang mulai dari wilayah bagian barat hingga timur propinsi ini, merupakan blok yang kaya akan potensi migas dan bahan tambang lainnya. Namun, apakah potensi sumber daya tambang ini mampu membuat masyarakat setempat sejahtera? Atau sebaliknya, justru menciptakan potensi kerusakan ekologis dan pemicu terjadinya konflik? Melalui tulisan ini saya mencoba mengangkat dua kasus perusakan ekologi, juga berubahnya struktur sosial dan budaya masyarakat lokal yang terjadi di Jawa Timur akibat pengelolaan tambang tersebut. Pertama adalah kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, dan kedua adalah kasus pasir besi pesisir pantai Wonogoro di Kabupaten Malang.

Kasus pertama telah melahirkan bencana dengan dampak sosial dan ekologis yang masif. Sementara kasus yang kedua, meskipun belum menimbulkan bencana yang nyata, namun aktivitas tambang mengancam ruang hidup warga yang tinggal di pesisir pantai selatan Jawa. Dari dua kasus tersebut diharapkan dapat tergambarkan pula bagaimana relasi antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pengurus negara.

Kasus Lapindo dan Dampaknya

Kasus pertama yang patut didiskusikan adalah kasus Lapindo di Sidoarjo. Meskipun telah satu dasawarsa berlalu, namun permasalahan dan dampak sosial dan ekologis bencana ini masih terasa hingga saat ini. Kasus Lapindo bukan sekedar proses pencicilan ganti rugi semata. Lebih dari itu, bencana ini telah mengubah struktur sosial dan budaya warga setempat. Terdapat juga dampak perusakan ekologis yang masif, berupa kerusakan lingkungan di wilayah sekitar semburan.

Laporan-laporan mengenai kerusakan lingkungan akibat semburan lumpur telah banyak bertebaran. Di antaranya seperti Walhi (2008) yang menggambarkan bahwa wilayah sekitar semburan mengandung senyawa logam berat bernama polycyclic aromatichydrocarbon (PAH) yang melebihi ambang batas normal. Senyawa berbahaya ini dapat memicu kanker dalam tubuh manusia. Laporan lain juga menunjukkan bahwa pembuangan lumpur ke Kanal Porong malah menciptakan masalah baru, yaitu menimbulkan kecenderungan penyakit seperti diare, mual, muntah, hingga nyeri perut sebagai dampak konsumsi air tanah bagi warga yang tinggal di sekitar Kanal Porong (Putri dan Yudhastuti, 2013). Penelitian Purnomo juga menunjukkan bahwa pembuangan lumpur ke Kanal Porong juga meningkatkan kandungan kadmium (Cd) dan timbal (Pb) pada ekosistem sekitarnya. Hal ini berpengaruh pula pada kondisi ikan yang hidup pada ekosistem tersebut, yang tentu tidak aman bila dikonsumsi (Purnomo, 2014). Bukan itu saja, bagi warga yang tinggal di sekitar semburan lumpur, juga mengalami kecenderungan penyakit pernafasan seperti, sejak awal semburan pada 2006.

Lalu bagaimana dengan masalah sosial budaya? Jika kita tilik bencana lumpur Lapindo, maka sulit ditemukan angka pasti berapa orang yang menjadi korban. Padahal dalam kejadian bencana, keberadaan korban dengan segala atributnya seperti jumlah korban, merupakan hal yang normal dilaporkan. Namun hal ini tidak pernah berlaku pada kasus Lapindo. Sejak awal kasus ini muncul, tidak pernah ada jumlah pasti yang dikeluarkan oleh otoritas setempat terkait berapa jumlah korban. Yang selalu muncul dan menghiasi laporan media justru adalah jumlah berkas tanah dan rumah saja. Dari titik ini tergambarkan bagaimana realitas manusia dipinggirkan dalam proses penanganan bencana Lapindo. Manusia tak lagi memiliki arti penting. Yang lebih penting adalah berkas jual beli tanah dan rumah warga yang masuk Peta Area Terdampak (PAT). Seakan-akan yang patut diselamatkan bukanlah jiwa manusia, melainkan aset ekonomi saja.

Sejak awal bencana ini muncul, benih-benih konflik horizontal mulai lahir. Banyak di antara warga korban yang terlibat dalam berbagai macam konflik di antara tetangga sebagai dampak dari penanganan bencana ini (Utomo dan Batubara, 2009). Warga korban berebut untuk masuk ke dalam PAT dan tercatat sebagai korban. Dengan mencatatkan diri sebagai korban, maka asset mereka dapat dibeli berdasarkan peraturan presiden, baik melalui mekanisme jual beli oleh pihak Minarak Lapindo Jaya, maupun melalui APBN. Namun di saat yang sama, menjadi korban, berarti pula menyerahkan kehidupan warga berdasarkan mekanisme penyelesaian yang kapitalistik. Warga korban mau tak mau dipaksa menjual aset berupa tanah dan tempat tinggalnya. Tanah dan tempat tinggal seolah-olah dianggap sebagai asset yang tak lagi terlekat dengan kebudayaan sehari-hari masyarakat.

Mencatatkan diri menjadi korban dan mengikuti mekanisme jual beli aset bukan berarti masalah tuntas. Korban kemudian berhadapan dengan masalah administrasi yang rumit, terkait masalah surat tanah dan bangunan. Setelah selasai dengan masalah cicilan jual beli, maka mereka harus dihadapkan pada masalah pencarian pemukiman baru (resettlement). Dalam proses inipun korban juga mengalami konflik horizontal. Salah satu contoh adalah temuan Amiruddin (2012) yang fokus pada warga yang tinggal perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV), sebuah pemukiman yang dibangun oleh pihak Lapindo dan dijual kepada warga korban. Meski mereka telah tinggal di pemukiman baru, justru konflik di antara warga timbul.

Demikian juga dengan warga korban yang tinggal di kampung-kampung di wilayah Sidoarjo juga mengalami stigma. Mereka dianggap sebagai orang yang sudah kaya raya karena proses "ganti rugi" sekaligus dianggap sebagai "orang yang suka protes". Stigma ini muncul berasal dari masyarakat bukan korban yang di tengah-tengah mereka terdapat warga korban Lapindo yang baru saja pindah. Padahal belum tentu mereka adalah orang yang kaya raya setelah terkena bencana. Bisa jadi mereka justru menjadi pengangguran karena bencana. Tidak semua korban juga merupakan pendemo yang selalu melakukan protes. Stigma ini membuat korban Lapindo semakin sulit beradaptasi dengan tetangga baru mereka. Ternyata, bencana ini tak hanya menenggelamkan asset warga, namun juga memporak-porandakan hubungan sosial di antara warga (Amiruddin, 2015).

Penanganan bencana Lapindo justru membuat masalah-masalah baru, baik masalah ekologis, maupun sosial-budaya. Maka dapat dikatakan, meskipun telah lebih dari 10 tahun lebih berlalu, kasus ini masih jauh dari kata tuntas.
Bagaimana bisa sebuah perusahaan pertambangan dengan aktivitas yang penuh risiko, berdiri di tengah pemukiman warga? Lapindo Brantas mengaku memiliki ijin eksplorasi, namun dokumen tersebut mungkin hanya BP Migas yang mengetahui. Demikian pula dengan dokumen lain seperti ijin lokasi dan ijin prinsip, hanya pemerintah setempat yang mengetahui. Di aras akar rumput, ijin yang selalu disampaikan kepada masyarakat adalah bahwa bukanlah perusahaan pengeboran, melainkan peternakan (Tim Riset Java Collapse, 2010: 173). Maka, dapat dikatakan bahwa jauh sebelum lumpur menyembur, benih-benih risiko telah ditanamkan melalui pembohongan publik dan ketertutupan informasi.

Kasus Tambang Pasir Besi Pesisir Wonogoro, Kabupaten Malang

Kedua, saya mengangkat kasus tambang pasir besi di Pesisir pantai Wonogoro, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Keberadaan perusahaan tambang pasir besi di wilayah pesisir pantai dapat berdampak siklus hidrologi pesisir. Hal ini secara otomatis juga mengancam kehidupan warga yang juga tinggal dan menggantungkan hidup dari pesisir pantai. Sebab, sama halnya dengan kasus Lapindo, perusahaan tambang yang bernama Koperasi Tambang III ini berlokasi di pesisir pantai tak jauh dari lokasi pemukiman warga dan kawasan lindung.
Perusahaan pasir besi ini bernama Koperasi Tambang Indonesia III (KTI III) mulai beroperasi sejak 2012, dengan panjang ijin eksplorasi selama lima tahun dan dapat diperpanjang lagi ijinnya (Muhammad, 2015: 87). Tidak terlalu jelas mengenai bagaimana proses perpanjangan ijin tersebut. Baik tim penelitian saya, maupun peneliti sebelumnya seperti Muhammad (2015), tidak mendapat data akurat mengenai durasi dan cara perpanjangan ijin eksploitasi pasir besi ini oleh KTI III. Tidak ada keterbukaan atas akses informasi mengenai hal ini. Baru pada 27 Oktober 2014 lalu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur mengajukan permohonan informasi terhadap Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malang, namun tak mendapatkan tanggapan berarti. Pada akhirnya pihak Walhi Jatim mengajukan sengketa informasi publik perihal perijinan pertambangan pasir besi oleh KTI III terhadap BLH Kabupaten Malang. BLH kemudian juga mengajukan kasasi atas gugatan Walhi tersebut. Menurut rilis media Walhi Jatim proses gugatan pada akhirnya dimenangkan oleh pihak Walhi Jatim. Dalam keputusan Mahkamah Agung tertanggal 18 April 2016 ini, pihak BLH Kabupaten Malang berkewajiban untuk menyerahkan informasi pertambangan pasir besi di wilayah pesisir Wonogoro, Kabupaten Malang (Walhi Jatim, 2016).

Sejak saat gugatan Walhi diajukan, pihak KTI III menghentikan proses produksinya, namun wilayah tambang masih dijaga ketat oleh pihak keamanan.

Keberadaan aktivitas tambang sesungguhnya telah disadari oleh warga setempat akan mengancam kehidupan mereka. Warga menyadari jika proses pengerukan pasir besi terus dilakukan, minimal kedalaman 1 hingga 2 meter, maka tinggi air laut akan lebih tinggi dari pada pantai. Hal ini berarti pula air laut dapat dengan mudah masuk ke dalam aliran Sungai Barek yang selama ini dimanfaatkan oleh warga Desa Tumpakrejo. Melalui pengamatan yang kami lakukan, warga sangat bergantung dengan aliran Sungai Barek yang bermuara ke Samudra Hindia tersebut. Warga memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari (Nurhadi, dkk, 2015: 32).
Dampak ekologis kedua adalah berupa risiko pencemaran lingkungan. Proses produksi dalam tahap memisahkan antara pasir pantai dengan pasir besi membutuhkan banyak air tawar. Kebutuhan air tawar ini tentu saja akan berhadap-hadapan dengan kebutuhan rumah tangga warga desa. Selain itu, penggunaan bahan kimia berbahaya juga berpotensi mencemari sumber air warga. Jika limbah tersebut mengikuti arus sungai, maka pencemaran akan berlanjut hingga lepas ke samudra. Maka, daur hidrologi pasti akan terganggu.

Lalu bagaimana dinamika sosial budaya warga setempat? Atas aktivitas tambang ini, sebenarnya warga pernah melakukan penolakan. Berbagai macam aksi demonstrasi sering kali digelar warga pada 2013. Namun, perlawanan warga tersebut mengalami kegagalan, kekuatan masyarakat dapat dipecah belah. Wargapun bungkam.

Kegagalan perlawanan warga dan munculnya struktur sosial baru setidaknya dapat dilihat melalui beberapa mekanisme sosial. Hal ini tercatat melalui laporan Nurhadi, dkk (2015: 47) yang menyatakan bahwa pemilihan pekerja yang bekerja khususnya yang menjadi pegawai keamanan tambang atau satpam merupakan preman atau mantan preman dan dengan bantuan pemerintah. Dengan menggunakan jasa preman, maka warga yang teridentifikasi mampu menggalang masa, dapat dengan mudah diredam. Cara ini terbukti efektif untuk menunjukkan kekuasaan perusahaan tambang dengan segala aktivitasnya.

Cara kedua, dilakukan dengan penyebaran kebohongan publik. Pihak KTI III menyebarkan isu mengenai ijin pertambangan yang telah dipenuhi. Isu ini terbilang efektif dalam membungkam warga yang selama ini menuntut keterbukaan informasi mengenai ijin usaha pertambangan melalui demonstrasi. Pemilik KTI III mengaku telah mengantongi surat izin pertambangan rakyat (IPR) dari Bupati Malang sejak 2012. Terkait hal ini, Nurhadi, dkk (2015: 48) menyebutkan terjadi relasi kuasa yang terbentuk antara kong kalikong investor dengan pemerintah yang pada gilirannya memaksa masyarakat untuk menerima aktivitas tambang ini. Hal tersebut menyebabkan usaha pertambangan ini berjalan, meskipun dirasa terdapat pelanggaran administratif yang terjadi di dalamnya.

Pembohongan lain dilakukan dengan cara mencari persetujuan kepada masyarakat dengan meminta tanda tangan kepada anak-anak dan remaja dengan imbalan sejumlah uang. Proses ini dilakukan pada awal proses pendirian perusahaan. Dengan terkumpulnya tanda tangan tersebut, maka seolah-olah keberadaan KTI III diketahui dan disetujui warga. Masalahnya adalah, anak-anak dan remaja bukanlah stakeholder yang selama ini diajak berbicara mengenai ijin pertambangan KTI III (Nurhadi, dkk, 2015: 39).

Pembohongan berikutnya dilakukan dengan dalih rehabilitasi hutan lindung. Pada awal pendirian perusahaan di wilayah Wonogoro, pihak KTI III mengklaim akan melakukan rehabilitasi hutan. Namun nyatanya, bukan rehabilitasi hutan milik Perhutani, melainkan proses pencarian titik tambang dan akhirnya berujung pada eksploitasi mineral tambang (Nurhadi, dkk, 2015: 18-19).

Cara ketiga dilakukan dengan pembangunan jalan desa. Hal ini merupakan semacam tanggung jawab sosial perusahaan kepada warga. Namun di balik itu semua, maksud dan tujuannya adalah bagaimana cara agar KTI III dapat melakukan aktivitas tambang dan di saat yang sama masyarakat tunduk. "Pemilik tambang tidak mengawali dengan cara pertarungan wacana dengan cara yang frontal namun cukup senyap yang menjelma sebagai sosok pelindung dan pembaharu bagi pengubahan kondisi masyarakat desa" (Nurhadi, dkk. 2015: 49).

Mekanisme keempat adalah dengan melakukan kriminalisasi dan aksi kekerasan bagi mereka yang dianggap menentang aktivitas KTI III. Telah terbukti seorang warga dijebloskan ke penjara atas tuduhan provokasi untuk menghentikan aktivitas tambang dan menuntut pengusutan ijin usaha. Warga yang dituduh menginisiasi aksi demo kemudian diganjar dengan tuduhan pidana. Cara ini efektif menghancurkan kekuatan gerakan sosial di tengah-tengah warga.
Kesimpulan: Penghancuran Terencana
Saya dapat merangkum dari kedua kasus tersebut, bahwa perusakan ekologis, hingga berujung pada perusakan relasi sosial dan budaya bermula dari sesuatu yang terencana. Bentuk-bentuk penghancuran sebagai dampak dari krisis ekologis dan perebutan ruang ini ternyata tidak hadir begitu saja. Dia muncul di tengah relasi antara manusia dengan lingkungan ekologisnya dan berjalan dalam skema tertentu (Amiruddin, 2015).

Pada kasus pertama, bagaimana sebuah perusahaan tambang bisa beraktivitas di lingkungan pada penduduk bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Jauh sebelum lumpur menyembur, telah ada mekanisme perencanaan yang matang mengenai perijinan mengenai pembukaan lokasi blok Brantas, pembebasan lahan. Para perencana pun sesungguhnya telah memahami Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) wilayah Porong yang sesungguhya merupakan wilayah padat huni. Para perencana pun telah menyiapkan rencana pendekatan di level masyarakat lokal. Perencanaan itu melibatkan para stakeholder, antara pihak pengusaha dan penguasa seperti pemerintah daerah dan BP Migas dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan strategis. Celakanya, jaminan keamanan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat lokal beberapa kecamatan yang kini tenggelam bukan prioritas utama dalam pertimbangan strategis tersebut.
Pun demikian dengan kasus kedua. Perencanaan telah terjadi ketika perusahaan tambang mengurus Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang kemudian diterbitkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Malang. Ijin dikeluarkan sebab para perencana mengetahui bahwa melalui Peraturan Daerah (Perda) no. 6/ 2006 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jatim 2006-2020 mengatur tentang zonasi potensi tambang. Salah satunya adalah zona selatan yang didominasi oleh bahan tambang seperti alumino sikat, dan mineral lempung, kelompok mineral karbonat, kelompok mineral agregat serta kelompok pasir kuarsa, fosfat, gypsum, dan mineral lain (Tim Riset Java Collapse, 2010: 185). Meskipun mereka juga tahu bahwa Perda Kabupaten Malang no. 3, maka perusahaan tambang pasir besi ini beroperasi dalam wilayah yang diperuntukkan bagi pemukiman, konservasi hutan lindung yang rawan bencana (Nurhadi, dkk, 2015: 6-7). Namun demikian, keuntungan dari dari usaha pertambangan nyatanya lebih menggiurkan dari pada jaminan kehidupan yang aman dan layak bagi warga pesisir.

Namun dari kedua kasus tersebut, siapakah sebenarnya membuat semua rencana itu? Bagaimana nasib masyarakat lokal? Bukankah daya rusak industri pertambangan sangat massif? Jejaring kuasa antara pemerintah setempat dan pengusaha dalam membuat perencanaan jelas-jelas membuka jalan bagi perusakan ekologis di dua wilayah di Jawa Timur ini. Sebaliknya, tidak terlibatnya masyarakat lokal dalam mendefinisikan ruang hidup sendiri juga menjadi pemicu proses penghancuran. Padahal selama ini, masyarakat lokallah yang merawat dan memanfaatkan ruang itu. Dan terbukti, dari kedua kasus tersebut, keberadaan aktivitas pertambangan di tengah-tengah pemukiman penduduk, selain berdampak buruk dan mengancam kondisi ekologis, juga mengubah struktur sosial dengan menciptakan konflik di antara warga.


Pustaka Acuan

Amiruddin, Lutfi. 2015. Mengingat Lapindo, Mengingat Penghancuran Terencana. Tulisan dimuat pada 23 Mei 2015 di http://korbanlumpur.info/2015/05/mengingat-lapindo-mengingat-penghancuran-terencana/ diakses pada 24 Agustus 2016.

------. 2012. Solidarity of Lapindo Mudflow Victims in Resettlements.Tesis pada Management of Infrastructure and Community Development, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.

Muhammad, R. S. 2015. Produksi Ruang Hidup Masyarakat Pesisir Wonogoro Dengan Perubahan Kewilayahan Di Dusun Sukorejo (Studi Etnografi Tentang Pengetahuan Produksi Ruang Hidup di Wilayah Lingkar Tambang Koperasi Tambang Indonesia III). Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Malang: Skripsi tidak diterbitkan.

Nurhadi, Iwan, dkk. 2015. Struktur Sosial Baru Pasca Kehadiran Perusahaan Tambang (Analisis Strukturasi Pierre Bourdieu Pada Masyarakat Desa Wojo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang). Laporan akhir hibah penelitian di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Purnomo, Tarzan. 2014. Cadmium And Lead Content In Aquatic Ecosystem, Brackiswater Ponds And Fish In Areas Affected Lapindo Mud. Proceeding of International Conference On Research, Implementation And Education Of Mathematics And Sciences 2014, Yogyakarta State University, 18-20 May 2014.

Putri, Tika A. dan Ririh Yudhastuti. 2013. Kandungan Besi (Fe) Pada Air Sumur dan Gangguan Kesehatan Masyarakat di Sepanjang Sungai Porong Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Sidoarjo. Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya.

Tim Riset Java Collapse. 2010. "Lapindo, Jer Basuki(ku) Mawa Bea(mu)". Dalam Java Collapse, dari Kerja Paksa Hingga Lumpur Lapindo. Sleman: Insist dan Walhi.

Utomo, Paring W. dan Bosman Batubara. 2009. Skema Ganti Rugi Terhadap Korban Lumpur Panas Di Sidoarjo (Kajian di Desa Ketapang dan Besuki Timur), Laporan Penelitian. Surabaya.

Walhi Jatim. 2008. Logam Berat dan PAH Dalam Air dan Lumpur Lapindo (Riset Awal Walhi Jawa Timur 2007-2008). Sidoarjo: Walhi Jawa Timur.

-----. 2016. Menangkan Gugatan Kasasi, Walhi Jatim Minta BLH Segera Buka Informasi Pertambangan Pasir Besi Di Kabupaten Malang, Rilis Media Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur. Dimuat pada 30 Agsustus 2016 dalam http://walhijatim.or.id/2016/08/menangkan-gugatan-kasasi-walhi-jatim-minta-blh-segera-buka-informasi-pertambangan-pasir-besi-di-kabupaten-malang/ diakses pada 25 Oktober 2016.


*) Tulisan ini dimanfaatkan sebagai pemantik diskusi dengan tema Pelajaran dari Kasus-Kasus Ekologis di Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPK) Regional Jawa Timur pada 26-27 Agustus 2016 di Surabaya.

Penulis :

Visi
 
Partisipan
 
Tentang Kami
 
Struktur Organisasi
 
Agenda
 
Webmail
 
login
            JKLPK Indonesia (www.jklpk-indonesia.org)