JKLPK Jawa Timur Website -Pernyataan Sikap JKLPK terkait Tindakan Represif Aparat Keamanan terhadap Masyarakat Adat Sigapiton
SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rab:02:Nov
Pernyataan Sikap JKLPK terkait Tindakan Represif Aparat Keamanan terhadap Masyarakat Adat Sigapiton

"Pembangunan untuk mensejahterakan rakyat, bukan menghilangkan hak rakyat"

Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPK) mengecam tindakan represif dan perampasan wilayah adat yang dilakukan oleh Badan Pengelola Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) melalui aparat keamanan (polisi, tentara, dan Satpol PP) kepada masyarakat adat turunan Raja Naopat di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Kemarin, Kamis, 12 September 2019, informasi yang diperoleh dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang merupakan partisipan JKLPK di Region Sumatera Utara, bahwa Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) mendatangkan alat berat dan merusak sejumlah tanaman warga berupa kopi yang masih berproduksi dan pohon-pohon lainnya. BOPDT bermaksud
membangun jalan sepanjang 1900 meter dan lebar 18 meter di wilayah adat milik
masyarakat adat turunan Raja Naopat di Sigapiton.

Oleh sebab itu, masyarakat adat turunan Raja Naopat di Sigapiton melakukan protes dan meminta BOPDT agar menghentikan aktivitasnya di atas tanah adat mereka. Sayangnya, aksi damai yang ditempuh oleh masyarakat adat ini mendapatkan reaksi yang buruk dari pihak BPODT melalui aparat keamanan. Akibatnya, bentrokan antara masyarakat dengan pihak keamanan pun tidak terhindarkan. Para Ibu (kaum perempuan) yang berjuang menghempang alat berat tersebut pun mengalami kekerasan, digotong dan dicampakkan seperti hewan oleh aparat keamanan. Bahkan, salah seorang staf KSPPM mendapatkan luka pukulan di sekitar mata sebelah kiri.

Atas kejadian ini, Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia menyatakan:

1. Menyampaikan simpati mendalam kepada masyarakat adat Sigapiton yang mengalami tindakan kekerasan dan semena-mena dari aparat keamanan dalam mempertahankan tanah adat mereka.

2. Mendukung perjuangan masyarakat adat Sigapiton untuk mempertahankan tanah adat dan wilayah kehidupannya sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dipertahankan untuk kehidupan mereka dan generasi berikutnya.

3. Mengecam tindakan represif BOPDT yang menggunakan kekuatan aparat untuk melakukan pengrusakan, perampasan tanah adat, dan tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat Sigapiton.

4. Meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk menghormati Eksistensi dan Hak hak masyarakat adat Sigapiton dengan menghentikan tindakan yang bersifat pemaksaan, intimidasi, praktik pecah-belah, dan tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat Sigapiton.

5.Meminta Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi keberadaan BOPDT yang melalui kejadian ini telah membuktikan pengabaian atas eksistensi dan hak-hak masyarakat adat Sigapiton.

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan untuk menjadi perhatian bagi semua pihak.

Tertanda
Suryati Simanjuntak (Ketua Pokja JKLPK)
Helena Sigit (Sekretaris Pokja)
Amin Siahaan (Direktur Eksekutif JKLPK)



Penulis : Seknas JKLPK

home
 
gallery
 
Visi
 
Partisipan
 
Tentang Kami
 
Struktur Organisasi
 
Agenda
 
Webmail
 
login